BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

.Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai

sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan

dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai

hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan

tuntutan yang berbeda sesuai dengan jamannya.

Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh

Bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai–nilai perjuangan

bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan

nilai–nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan.

Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu

mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam wadah Nusantara.

B. Kompetensi Yang Diharapkan

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk

menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi

penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan

spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognotif

dan psikomotorik

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk

menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta

perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa,

wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para

mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara Republik

Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi serta seni.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan

membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung

jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta

menghayati nilai–nilai falsafah bangsa

2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai

warga negara.

4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk

C. Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,

Bangsa adalah orang–orang yang memiliki kesamaan asal

keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan

sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang

biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu

dimuka bumi.

Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan

satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat

dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.

1. Teori terbentuknya negara

a. Teori Hukum Alam (Plato dan Aristoteles)

b. Teori Ketuhanan

c. Teori Perjanjian (Thomas Hobbes)

2. Unsur Negara

a. Konstitutif.

b. Deklaratif.

3. Bentuk Negara

a. Negara kesatuan sentralisasi dan sistem desentralisasi

b. Negara serikat, di dalam negara ada negara yaitu negara

bagian.

D. Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Di

Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara

berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional

dan menjadi anggota PBB. Dan mempunyai kedudukan dan

kewajiban yang sama dengan negara–negara lain di dunia, yaitu

ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia. Dalam UUD

1945 telah diatur tentang kewajiban negara terhadap warga

negaranya, juga tentang hak dan kewajiban warga negara kepada

negaranya. Negara wajib memberikan kesejahteraan hidup dan

.

1. Proses Bangsa Yang Menegara

2. Pemahaman Hak Dan Kewajiban Warga Negara

a. Hak warga negara.

Hak–hak asasi manusia dan warga negara menurut UUD

1945 mencakup :

– Hak untuk menjadi warga negara (pasal 26)

– Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum (pasal 27 ayat 1)

– Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (pasal 27

ayat 1)

– Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)

– Hak pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28 C ayat 1)

– Hak untuk memajukan diri (pasal 28 C ayat 2)

– Hak memperoleh keadilan hukum (pasal 28 d ayat 1)

– Hak untuk bekerja dan imbalan yang adil (pasal 28 D ayat 2)

– Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

– Hak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28 G ayat 2)

– Hak hidup sejahtera lahir dan batin (pasal 28 H ayat 1)

– Hak atas jaminan sosial (pasal 28 H ayat 3)

– Hak milik pribadi (pasal 28 H ayat 4)

– Hak untuk tidak diperbudak (pasal 28 I ayat 1)

– Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28 I ayat 2)

– Hak atas identitas budaya (pasal 28 I ayat 3)

– Hak atas kebebasan beragama (pasal 29)

– Hak pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)

– Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1)

b. Kewajiban warga negara antara lain :

– Melaksanakan aturan hukum.

– Menghargai hak orang lain.

E. Pemahaman Tentang Demokrasi

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari,

oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi,

kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan

rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga

negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat

keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang

berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke

13

sumber–sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas

hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

2. Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan

Negara

Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara,

antara lain :

a. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki

konstitusional, dan monarki parlementer)

b. Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, RES

yang artinya pemerintahan dan PUBLICA yang berarti

rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai

pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan

orang banyak.

Menurut John Locke kekuasaan pemerintahan negara

dipisahkan menjadi tiga yaitu :

a. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat

undang–undang yang dijalankan oleh parlemen)

b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan

undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan)

c. Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk menyatakan

perang dan damai dan tindakan-tindakan lainnya dengan

luar negeri).

Sedangkan kekuasaan Yudikatif (mengadili) merupakan

bagian dari kekuasaan eksekutif.

Kemudian Montesque (teori Trias Politica) menyatakan

bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga

orang atau badan yang berbeda-beda dan terpisah satu sama

lainnya (berdiri sendiri/independent) yaitu :

a. Badan Legislatif (kekuasaan membuat undang–undang)

14

b. Badan Eksekutif (kekuasaan menjalankan undang–

undang)

c. Badan Yudikatif (kekuasaan untuk mengadili jalannya

pelaksanaan undang-undang)

3. Klasifikasi sistem pemerintahan

– Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian,

yaitu sistem multi partai (poliparty system), sistem dua partai

(biparty system), dan sistem satu partai (monoparty system).

– Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.

– Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara

eksekutif dan legislatif.

Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empat

macam, yaitu :

– Sistem pemerintahan diktator (borjuis dan proletar)

– Sistem pemerintahan parlementer

– Sistem pemrintahan presidential

– Sistem pemerintahan campuran

F. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia

Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa,

kepribadian bangsa, tujuan dan cita–cita hukum bangsa dan

negara, serta cita–cita moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai

dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam

penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.

Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang

terdapat dalam UUD 1945 adalah bahwa Indonesia ialah negara

yang berdasar atas hukum (rechtstaat), sistem konstitusi,

kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah

penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis,

Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, menteri negara

15

ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab

kepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh badan

pelaksana Pemerintahan yang berdasarkan tugas dan fungsi dibagi

menjadi :

a. Departemen beserta aparat dibawahnya.

b. Lembaga pemerintahan bukan departemen.

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b. Pemerintah Wilayah, (propinsi, daerah khusus ibukota/daerah

c. Pemerintah Daerah (Pemda I dan Pemda II)

beberapa rumusan mengenaidemokrasi, antara lain:

1. Demokrasi Indonesia adalah sekaligus demokrasi politik,

ekonomi, dan sosial budaya. Artinya demokrasi Indonesia

merupakan satu sistem pemerintahan rakyat yang mengandung

nilai–nilai politik, ekonomi, sosial budaya dan religius.

2. Menurut Prof. Dr. Hazarin, SH, Demokrasi Pancasila adalah

demokrasi sebagaimana telah dipraktekkan oleh bangsa

Indonesia sejak dulu kala dan masih dijumpai sekarang ini

dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti desa, kerja

bakti, marga, nagari dan wanua ….. yang telah ditingkatkan ke

taraf urusan negara di mana kini disebut Demokrasi Pancasila.

3. Rumusan Sri Soemantri adalah sebagai berikut : “Demokrasi

Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang

mengandung semagat Ketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan

keadilan sosial “.

4. Rumusan Pramudji menyatakan : “Demokrasi Indonesia adalah

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan yang ber Ketuhanan Yang Maha

Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang

berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia “.

5. Rumusan Sadely menyatakan bahwa : “Demokrasi Indonesia

ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang–

bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta yang dalam

penyelesaian masalah–masalah nasional berusaha sejauh

mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai

mufakat “.

Sehingga Demokrasi Indonesia adalah satu sistem

pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk

musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan dan

memecahkan masalah–masalah kehidupan berbangsa dan

bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang

adil dan makmur merata secara material dan spiritual.

Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik

Indonesia adalah Negara Kesatuan (United States Republic of

Indonesia). Penyelenggara kekuasaan adalah rakyat yang

membagi kekuasaan menjadi lima yaitu :

1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR

(Lembaga Konstitutif)

2. DPR sebagai pembuat undang–undang (Lembaga Legislatif)

3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan (Lembaga

Eksekutif)

4. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dan penguji

undang–undang (Lembaga Yudikatif)

5. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang mengaudit

keuangan negara (Lembaga Auditatif)

G. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia

Didalam mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi

Manusia yang telah disetujui oleh Resolusi Majelis Umum

Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10

Desember 1948 terdapat pertimbangan–pertimbangan berikut :

1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan

hak–hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota

keluarga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada

hak–hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan–

perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam

hati nurani umat manusia dan bahwa kebebasan berbicara dan

agama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah

dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata.

3. Menimbang bahwa hak–hak manusia perlu dilindungi oleh

peraturan hukum supaya tercipta perdamaian.

4. Menimbang bahwa persahabatan antara negara–negara perlu

dianjurkan.

secara benar.

H. Kerangka Dasar Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitan

antara Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara,

dan Ketahanan Nasional

Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa

Manusia Indonesia yang sudah menjadi bangsa Indonesia

saat itu yaitu sejak tanggal 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda)

telah mengakui bahwa diatasnya ada Sang Pencipta, yang

akhirnya menimbulkan rasa kemanusiaan yang tinggi baik dengan

bangsa sendiri ataupun dengan bangsa lain. Kemudian timbullah

segala tindakan yang selalu berdasarkan pertimbangan rasa

kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hal tersebut

menumbuhkan persatuan yang kokoh. Sedangkan agar jiwa–jiwa

itu terpelihara maka perlu kebijaksanaan untuk mewujudkan cita–

cita yang dimusyawarahkan dan dimufakati oleh seluruh bangsa

Indonesia melalui perwakilan.

I. Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

1. Pancasila sebagai ideologi negara

2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

3. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

4. Konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai cita–cita dan

ideologi negara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: